Umar Bin Abdul Aziz Weeps When Advised by His People

There was a citizen who gave advice to Umar bin Abdul Aziz.
Umar bin Abdul Aziz was one of the caliphs of the Umayyad dynasty. He became ruler from 717 AD-720 AD.

Even though he only led briefly, Umar bin Abdul Aziz was known as a leader who really put his trust in Allah. He succeeded in making the people living under the auspices of the Umayyad dynasty prosperous.

Even though the progress achieved by the caliphate during his leadership, Umar bin Abdul Aziz was open to people who wanted to advise him. As narrated in a story, a man came to Umar and said,

"O Amirul Mukminin, when you are in front of me, remember your position on the day of reckoning, when you could not avoid Allah's reckoning even though so many of His creatures were fighting before Him. When you met Him without the slightest belief in having charity pious. When you don't feel safe from His punishment."

Umar replied, "What, try to repeat what you said earlier?"

The man repeated it and Umar cried and said softly, "Repeat what you said again."

Ada seorang warga yang memberi nasihat kepada Umar bin Abdul Aziz.
Umar bin Abdul Aziz adalah salah satu khalifah dari dinasti Umayyah. Ia menjadi penguasa dari tahun 717 M-720 M.

Meski hanya sebentar memimpin, Umar bin Abdul Aziz dikenal sebagai pemimpin yang sangat bertawakal kepada Allah. Ia berhasil menyejahterakan rakyat yang hidup di bawah naungan Dinasti Bani Umayyah.

Meskipun kemajuan yang dicapai kekhalifahan pada masa kepemimpinannya, Umar bin Abdul Aziz terbuka bagi orang-orang yang mau menasihatinya. Sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah kisah, seorang laki-laki mendatangi Umar dan berkata,

“Wahai Amirul Mukminin, ketika kamu berada di depanku, ingatlah posisimu pada hari perhitungan, ketika kamu tidak dapat menghindari hisab Allah meskipun begitu banyak makhluk-Nya berperang di hadapan-Nya. Ketika kamu bertemu dengan-Nya tanpa sedikit pun keyakinan beramal salih. Ketika kamu merasa tidak aman dari azab-Nya.”

Umar menjawab, "Apa, coba ulangi apa yang kamu katakan tadi?"

Pria itu mengulanginya dan Umar menangis dan berkata dengan lembut, "Ulangi apa yang kamu katakan lagi."

Oligarchy

Oligarchy is a system of government in which political power is held by a small elite group from the community, this can be differentiated based on family, wealth and military strength. The word oligarchy itself comes from the Greek word "oligarchia", where the word oligoi means few and arkhein means rule. The beginning of the oligarchic government system first occurred in the Ancient Greek state.

the concept of oligarchy is based on the term "minority that controls the majority", it can be said that in every power up to a government that positions a minority in leadership, it can be said to be an oligarchic system of government. The oligarchic system existed in the Soviet state, from church cardinals, from a company board to democracy itself because it was only led or controlled by a few people. Therefore, a professor from Northwestern University, Jeffrey A. Winters changed the concept and understanding of oligarchy.

With these characteristics, Winters also makes four ideal types for oligarchs, namely:

Commander-in-Chief Oligarchy
Oligarchy emerges by coercive power or by outright violence. The commander-in-chief oligarchy has soldiers and weapons to directly seize power resources belonging to other oligarchs. So that it can be said that the collection of wealth is done by conquering one commander with another commander, as a result the most dominant threat occurs in property claims rather than income. The commander-in-chief oligarchy once existed in prehistoric times, medieval Europe and feuding families in the Apalachia Mountains.

Collective Ruling Oligarchy
Oligarchies have power and rule collectively through institutions that have rules or norms. In this oligarchy, the rulers will cooperate with each other in maintaining their wealth by governing a community. Collective ruling oligarchies can be found in mafia commissions, Greco-Roman governments and also post-Soeharto political practices in Indonesia.

Sultanistic oligarchy
The oligarchy that occurs when the monopoly of the means of coercion lies in one hand of the oligarch. There is a relationship between the oligarch (patron-client) and the ruling oligarch. The sultanistic oligarchy only gives authority and violence to the main ruler, while the other oligarchs only depend on the main or single oligarch to defend their wealth and assets. This never happened in Indonesia under Suharto's leadership.

Civil Oligarchy
This oligarchy is completely unarmed and has no direct power. The oligarch only hands over his power to a non-personal institution and also an institution that has stronger laws. Thus, oligarchs only focus on maintaining income by avoiding the reach of the state in redistributing their wealth. Civilian oligarchy is not always democratic and involves elections. This is the case in the United States and India where the oligarchy is procedurally democratic, but in Singapore and Malaysia the oligarchy is authoritarian.


Oligarki adalah suatu sistem pemerintahan dimana kekuasaan politik dipegang oleh sekelompok elit kecil dari masyarakat, hal ini dapat dibedakan berdasarkan keluarga, kekayaan dan kekuatan militer. Kata oligarki sendiri berasal dari kata Yunani “oligarchia”, dimana kata oligoi berarti sedikit dan arkhein berarti memerintah. Awal sistem pemerintahan oligarkis pertama kali terjadi di negara Yunani Kuno.

Konsep oligarki didasarkan pada istilah “minoritas yang menguasai mayoritas”, dapat dikatakan bahwa dalam setiap kekuasaan hingga pemerintahan yang menempatkan minoritas dalam kepemimpinan, dapat dikatakan sistem pemerintahan oligarkis. Sistem oligarki yang ada di negara Soviet, dari kardinal gereja, dari dewan perusahaan hingga demokrasi itu sendiri karena hanya dipimpin atau dikendalikan oleh segelintir orang. Oleh karena itu, seorang profesor dari Northwestern University, Jeffrey A. Winters mengubah konsep dan pemahaman tentang oligarki.

Dengan ciri-ciri tersebut, Winters pun membuat empat tipe ideal para oligarki, yaitu:

Panglima Tertinggi Oligarki
Oligarki muncul dengan kekuatan koersif atau dengan kekerasan langsung. Oligarki panglima memiliki prajurit dan senjata untuk secara langsung merebut sumber daya milik oligarki lain. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengumpulan kekayaan dilakukan dengan cara menaklukan satu panglima dengan panglima lainnya, akibatnya ancaman yang paling dominan terjadi pada klaim harta daripada pendapatan. Oligarki panglima pernah ada di zaman prasejarah, Eropa abad pertengahan, dan keluarga yang bertikai di Pegunungan Apalachia. Oligarki

Oligarki Penguasaan Kolektif
Oligarki memiliki kekuasaan dan aturan secara kolektif melalui institusi yang memiliki aturan atau norma. Dalam oligarki ini para penguasa akan saling bekerja sama dalam mempertahankan kekayaannya dengan mengatur suatu masyarakat. Oligarki penguasa kolektif dapat ditemukan di komisi mafia, pemerintahan Yunani-Romawi, dan juga praktik politik pasca-Soeharto di Indonesia.

Oligarki sultanistik
Oligarki yang terjadi ketika monopoli alat paksaan terletak di satu tangan oligarki. Ada hubungan antara oligarki (patron-klien) dan oligarki yang berkuasa. Oligarki sultanistik hanya memberikan otoritas dan kekerasan kepada penguasa utama, sedangkan oligarki lain hanya bergantung pada oligarki utama atau tunggal untuk mempertahankan kekayaan dan asetnya. Ini tidak pernah terjadi di Indonesia di bawah kepemimpinan Soeharto.

Oligarki Sipil
Oligarki ini sama sekali tidak bersenjata dan tidak memiliki kekuasaan langsung. Oligarki hanya menyerahkan kekuasaannya kepada lembaga non-pribadi dan juga lembaga yang memiliki hukum yang lebih kuat. Dengan demikian, oligarki hanya fokus mempertahankan pendapatan dengan menghindari jangkauan negara dalam mendistribusikan kembali kekayaannya. Oligarki sipil tidak selalu demokratis dan melibatkan pemilihan. Seperti yang terjadi di Amerika Serikat dan India yang oligarkinya demokratis secara prosedural, tetapi di Singapura dan Malaysia oligarkinya otoriter.

Prevent Divisive Politics

The elements used as techniques in divisive politics are:

1. Creating or encouraging divisions in society to prevent alliances that could oppose sovereign power.
a. Prevent the division of perceptions between community groups, with the synergy of differences in rubsha to become a strength of friendship


2. Assist and promote those who are willing to cooperate with sovereign powers.
b. Prevent it with shared welfare, reduce camps by working together. corsa soul form.

3. Encouraging distrust and hostility between communities.
c. Prevent it with silahturahmi in every level of society by developing a friendly smile.

4. Encouraging consumerism capable of undercutting political and military costs.
d. Prevent with confidence in the independent ability of society. With the motto, we are united, we can definitely face all difficulties.

Unsur-unsur yang digunakan sebagai teknik dalam politik memecah belah adalah:

1. Menciptakan atau mendorong perpecahan dalam masyarakat untuk mencegah persekutuan yang dapat menentang kekuasaan yang berdaulat.
sebuah. Mencegah terjadinya perpecahan persepsi antar kelompok masyarakat, dengan sinergi rubsha yang berbeda menjadi kekuatan silaturahmi


2. Membantu dan mempromosikan mereka yang bersedia bekerja sama dengan negara berdaulat.
b. Cegah dengan kemakmuran bersama, kurangi kemah dengan bekerja sama. bentuk jiwa corsa.

3. Mendorong ketidakpercayaan dan permusuhan antar masyarakat.
c. Cegah dengan silahturahmi di setiap lapisan masyarakat dengan mengembangkan senyum ramah.

4. Mendorong konsumerisme yang dapat menekan biaya politik dan militer.
d. Mencegah dengan keyakinan pada kemampuan mandiri masyarakat. Dengan semboyan, kita bersatu, pasti bisa menghadapi segala kesulitan.

Food Security

Definition of Food Security,

Food is the main basic need for humans that must be met at any time. The right to obtain food is one of the human rights.

Food has a very important meaning and role for the life of a nation. The availability of food that is smaller than the need can create economic instability. Various social and political upheavals can also occur if food security is disrupted. This critical food condition can even endanger economic stability and national stability.

The strategic value of rice is also due to the fact that rice is the most important staple food. The rice industry has a major influence in the economic field (in terms of employment, growth and dynamics of the rural economy, as a wage good), environment (maintaining water use and air cleanliness) and social politics (as glue for the nation, creating order and security). . Rice is also the main source of nutritional fulfillment which includes calories, protein, fat and vitamins.

Taking into account the importance of the staple food (rice), the government is always trying to improve food security, especially those originating from increased domestic production. These considerations are becoming increasingly important for the country. The population is getting bigger with a wide population distribution and geographical coverage. In order to meet the food needs of its population, the state requires the availability of sufficient and dispersed food, which meets adequate consumption and sufficient national stock according to the operational requirements of a wide and dispersed logistics. Indonesia must maintain its food security.

Food security is "the condition of fulfilling food for the country down to individuals, which is reflected in the availability of sufficient food, both in quantity and quality, safe, diverse, nutritious, equitable and affordable and does not conflict with the religion, beliefs and culture of society, so that they can healthy, active and productive life in a sustainable manner.

Food Sovereignty is the right of the state and nation to independently determine Food policies that guarantee the right to Food for the people and which give the right for the community to determine a Food system that is in accordance with the potential of local resources.

Food self-sufficiency is the ability of the state and nation to produce a wide variety of food from within the country which can guarantee the fulfillment of sufficient food needs down to the individual level by utilizing the potential of natural, human, social, economic and local wisdom resources in a dignified manner.

Food Safety is a condition and effort needed to prevent Food from possible biological, chemical and other contaminants that can disturb, harm and endanger human health and does not conflict with religion, belief and community culture so that it is safe for consumption.

Other problem conditions arise in distributions. Food stocks are available in production areas. It is mandatory to carry out distribution to areas/inter-islands that need it. However, it is not uncommon for distribution facilities and infrastructure to be limited and sometimes more expensive than distribution from abroad.

From the point of view of the trade system, it is common knowledge that the length of the supply chain results in quite large price differences at the producer and consumer level with the domination of the food trade in certain groups (monopolies, cartels and oligopolies). Meanwhile, from the consumption side, food is the largest expenditure for households (above 50% of total expenditure). The phenomenon of substitution that appears in local staple foods with imported foodstuffs.

Considering the food issues mentioned above, the national food policy must be able to accommodate and balance the aspects of supply/production and demand. The management of these two aspects must be able to realize national food security that is resilient in facing all shocks. Management must be carried out optimally considering that the two aspects may not be in line or contradictory.



Pengertian Ketahanan Pangan,
Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia.

Pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidak-stabilan ekonomi. Berbagai gejolak sosial dan politik dapat juga terjadi jika ketahanan pangan terganggu. Kondisi pangan yang kritis ini bahkan dapat membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas Nasional.

Nilai strategis beras juga disebabkan karena beras adalah makanan pokok paling penting. Industri perberasan memiliki pengaruh yang besar dalam bidang ekonomi (dalam hal penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan dan dinamika ekonomi perdesaan, sebagai wage good), lingkungan (menjaga tata guna air dan kebersihan udara) dan sosial politik (sebagai perekat bangsa, mewujudkan ketertiban dan keamanan). Beras juga merupakan sumber utama pemenuhan gizi yang meliputi kalori, protein, lemak dan vitamin.

Dengan pertimbangan pentingnya makanan pokok (beras), Pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan ketahanan pangan terutama yang bersumber dari peningkatan produksi dalam negeri. Pertimbangan tersebut menjadi semakin penting bagi negara. Jumlah penduduknya semakin besar dengan sebaran populasi yang luas dan cakupan geografis yang tersebar. Untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduknya, negara memerlukan ketersediaan pangan dalam jumlah mencukupi dan tersebar, yang memenuhi kecukupan konsumsi maupun stok nasional yang cukup sesuai persyaratan operasional logistik yang luas dan tersebar. Indonesia harus menjaga ketahanan pangannya.

bahwa Ketahanan Pangan adalah “kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan”.

Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.

Kemandirian Pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat”. 

Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.

kondisi masalah muncul lainnya dalam distribusi. Stok pangan tersedia di daerah produksi. Wajib dilskukan distribusi ke daerah/antar pulau yang membutuhkan. Namun tidak jarang sarana dan prasaran distribusi masih terbatas dan kadang lebih mahal daripada distribusi dari luar negeri.

Dari sisi tataniaga, sudah menjadi rahasia umum akan panjangnya rantai pasokan yang mengakibatkan perbedaan harga tingkat produsen dan konsumen yang cukup besar dengan penguasaan perdagangan pangan pada kelompok tertentu (monopoli, kartel dan oligopoli). Sedangkan dari sisi konsumsi, pangan merupakan pengeluaran terbesar bagi rumah tangga (di atas 50% dari jumlah pengeluaran). Fenomena substitusi yang muncul pada makanan pokok lokal dengan bahan pangan impor.

Pertimbangan permasalahan pangan tersebut di atas maka kebijaksanaan pangan nasional harus dapat mengakomodasikan dan menyeimbangkan antara aspek penawaran/produksi dan permintaan. Pengelolaan kedua aspek tersebut harus mampu mewujudkan ketahanan pangan nasional yang tangguh menghadapi segala gejolak. Pengelolaannya harus dilakukan dengan optimal mengingat kedua aspek tersebut dapat tidak sejalan atau bertolak belakang.





Regarding Agribusiness

Agribusiness also has a meaning as a business or business engaged in agriculture and other fields that can support the agricultural sector, one of which is the food supply chain agribusiness. Agribusiness, learn about the perspective from an economic point of view for the business of providing food. In addition, you must know how to develop strategies to gain profits through post-harvest management, aspects of cultivation, supply of raw materials, marketing stages to processing.

Types of Agribusiness; animal feed, tools and machinery for agriculture, biofuel production, methods for producing seeds, regarding agricultural chemicals, agricultural tourism, to the process of making agricultural materials. Agribusiness combines knowledge between social sciences and science and technology, because this department studies all aspects of cultivation, processing of agricultural products, business management, entrepreneurship, and product marketing.

Agribusiness work prospects:
1. Agricultural Consultants.
2. Pioneer Non-Governmental Organizations
    Public.
3. Supplier of Vegetables and Fruits
    organic
4. Research Institute
5. Government Agencies
6. Academics/Lecturers.
7. Private Companies.
8. Entrepreneurs

Agribisnis juga memiliki arti sebagai usaha atau usaha yang bergerak di bidang pertanian dan bidang lain yang dapat mendukung sektor pertanian, salah satunya adalah agribisnis rantai pasok pangan. Agribisnis, mempelajari tentang perspektif dari sudut pandang ekonomi untuk usaha penyediaan pangan. Selain itu, Anda harus mengetahui bagaimana menyusun strategi untuk meraih keuntungan melalui pengelolaan pascapanen, aspek budidaya, penyediaan bahan baku, tahap pemasaran hingga pengolahan.

Jenis Agribisnis; pakan ternak, alat dan mesin pertanian, produksi biofuel, cara produksi benih, mengenai bahan kimia pertanian, wisata pertanian, hingga proses pembuatan bahan pertanian. Agribisnis menggabungkan ilmu antara ilmu sosial dan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena jurusan ini mempelajari semua aspek budidaya, pengolahan hasil pertanian, manajemen usaha, kewirausahaan, dan pemasaran produk.

Prospek kerja agribisnis:
1. Konsultan Pertanian.
2. Pelopor Lembaga Swadaya Masyarakat
    Publik.
3. Supplier Sayur dan Buah
    organik
4. Lembaga Penelitian
5. Instansi Pemerintah
6. Akademisi/Dosen.
7. Perusahaan Swasta.
8. Pengusaha