Bambang Tutuko Kuntopati

5 Things 2×0

What are 5 everyday things that bring you happiness?

Riding a motorcycle
Communication
Eat Noodles
Watch action on Youtube
Read Science and write

Political Polarization

Political polarization has a definition, namely the phenomenon of two groups having different views and views politically (Division of two parts).

In the publication of Public Opinion in Political Polarization on Social Media, it is stated that political polarization occurs when people are divided into two opposing camps because of issues, ideology, and policies.

Political polarization easily occurs in an area or country whose citizens have a strong commitment to an ideology, culture or candidate. This polarization will divide society because one group thinks it has the correct principles or views compared to other groups. Other groups will be considered wrong in their political views and morality.

Polarization occurs due to a change in party political communication framing. Framing changes occur because of changes in the map or political culture followed by the attitude of party supporters.

Polarisasi politik memiliki definisi yakni fenomena dua kelompok berpaham dan berpandangan yang berbeda secara politis (Pembagian atas dua bagian).

Dalam publikasi Opini Publik dalam Polarisasi Politik di Media Sosial, disebutkan bahwa polarisasi politik terjadi ketika masyarakat terpecah dalam dua kubu yang berseberangan karena isu, ideologi, hingga kebijakan.

Polarisasi politik mudah terjadi di suatu daerah atau negara yang warganya punya komitmen kuat terhadap suatu ideologi, budaya, atau kandidat. Polarisasi ini yang akan memecah masyarakat karena suatu kelompoknya beranggapan memiliki prinsip atau pandangan yang paling benar dibanding kelompok lain. Kelompok lain akan dianggap salah dalam pandangan politik dan moralitasnya.

Polarisasi terjadi akibat suatu perubahan framing komunikasi politik partai. Perubahan framing terjadi karena adanya perubahan peta atau budaya politik yang diikuti oleh sikap para pendukung partai.

Learn 2×0

Describe something you learned in high school.

Learn About: Religion suggests a good way of life in the world hereafter by setting intentions in the heart and brain, Learning to read and write to know knowledge, Mathematics learning to manage plus signs, reducing and multiplying the results we must share honestly and fairly, History so that we know the origin of man and the universe

Post-Truth

Disinformation in the post-truth era is a serious threat to the development of a healthy electoral democracy. The legitimacy of a truth is not based on verifiable facts, but on personal beliefs and affect or something that touches emotions and feelings.

As a result, lies and truth become difficult to identify. These disinformation practices based on lies and falsification then spread in more diverse forms thanks to the emergence of social media. Disinformation colored by hate speech in the media space has gradually resulted in sharper political polarization and threatened social cohesion.

In response to this, the Head of the National Intelligence Service (BIN) Budi Gunawan, in his book Democracy in the Post Truth Era, shows that social media has the ability to spread misinformation, generate wild conspiracy theories, speak negatively about certain parties without a clear basis. As well as causing polarization in society. Meanwhile, political practices in the post-truth era have had a negative impact on the eroding of healthy debate traditions in society, the occurrence of political stalemates, the uncertainty of a policy, and can even make people alienate themselves from political dynamics.

Disinformasi di era post-truth merupakan ancaman serius bagi terbangunnya demokrasi elektoral yang sehat. Legitimasi atas sebuah kebenaran tidak berdasarkan pada fakta yang dapat diverifikasi, tetapi pada keyakinan personal dan affect atau sesuatu yang menyentuh emosi dan rasa.

Akibatnya, kebohongan dan kebenaran menjadi sulit diidentifikasi. Praktik-praktik disinformasi berbasis kebohongan dan kepalsuan ini kemudian tersebar dengan bentuk yang lebih beragam berkat kemunculan media sosial. Disinformasi yang diwarnai ujaran-ujaran kebencian di ruang media lambat laun mengakibatkan polarisasi politik menjadi semakin tajam dan kohesi sosial menjadi terancam.

Menyikapi hal itu, Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN) Budi Gunawan, dalam buku Demokrasi di Era Post Truth, memperlihatkan bahwa media sosial memiliki kemampuan untuk menyebarluaskan informasi yang salah, memunculkan teori-teori konspirasi liar, membicarakan pihak tertentu secara negatif tanpa dasar yang jelas, serta menyebabkan terjadinya polarisasi di masyarakat. Dalam pada itu, praktik-praktik politik di era post-truth membawa dampak negatif terkikisnya tradisi perdebatan yang sehat di masyarakat, terjadinya kebuntuan politik, ketidakpastian suatu kebijakan, bahkan dapat menjadikan masyarakat mengalienasi diri dari dinamika politik.

Material for reflection when becoming a Lecturer

Currently being a lecturer is not the ideal profession for smart people in Indonesia and this is a future catastrophe. Lecturers become the object of policies that keep changing and harming them because the point is the submission of lecturers.
The main task of lecturers today is to carry out government administrative activities. He is required to report on his activities every semester, accompanied by proof of documents, uploaded in an application provided by the government, and the applications are alternated.
Fulfillment of purely quantitative achievements will determine whether lecturer allowances are still paid or terminated.
Maybe Lecturers will be shown as bureaucratic people for Lecturers who are positioned as laborers. If you look closely, a university is an educational institution whose job is to produce knowledge, never the same as a political institution or corporate business, and must be free from the interests of power and money.

Making lecturers as one of the institutional workers. Policies like this really demean the dignity of lecturers. There are campuses that require the contents of the attendance list. Don't they understand that lecturers work unlike ordinary office workers, who can rest as soon as they get home? Lecturers work continuously and think 24 hours a day about lecture preparation, research, and the publications they are writing.

The university is a moral movement. Where Lecturers are also required to develop culture and science. Culture is not limited to art, but its essence is a thinking system, a knowledge system so that humans can survive in the natural environment, communicate with other humans, and until now have to deal with artificial intelligence technology which has a very massive impact on human life. Lecturers are required to contribute solutions to serious problems in society. When a lecturer speaks out criticizing various parties who are indicated to be damaging human values and the environment, he is not being involved in politics, but is carrying out his obligations as part of a moral movement.

Educational institutions are not yet on target (not yet focused on the direction expected). In general, these institutions include those with an autonomous status and remain a teaching university. Meanwhile, the assessment of higher education institutions is determined based on their ability to become a world class research university, achieving the world's top ranking. Chancellors simply carry out performance contracts with related departments, exert all means through the dean, then pressure lecturers to teach an increasing number of students, while producing international publications on a par with countries whose higher education is well taken care of.

Saat ini menjadi dosen bukanlah profesi idaman bagi orang pandai di Indonesia dan inilah malapetaka masa depan. Dosen menjadi obyek kebijakan yang terus berganti dan merugikannya karena intinya adalah penundukan dosen.
Tugas utama dosen hari ini adalah melakukan kegiatan administratif pemerintahan. Ia wajib melaporkan kegiatannya setiap semester, dilampiri bukti dokumen, diunggah dalam aplikasi yang disediakan pemerintah, dan aplikasinya pun berganti-ganti.
Pemenuhan capaian kuantitatif semata itu akan menentukan apakah tunjangan dosen tetap dibayar atau dihentikan

Mungkin Dosen akan ditampilkan sebagai manusia birokrasi untuk Dosen yang diposisikan sebagai buruh. Bola dicermati, universitas adalah lembaga pendidikan tugasnya memproduksi ilmu pengetahuan, tidak pernah sama dengan lembaga politik atau bisnis korporasi, dan harus terbebas dari kepentingan kekuasaan dan uang.

Menjadikan dosen sebagai salah satu buruh institusi. Kebijakan seperti ini sungguh merendahkan martabat dosen. Ada kampus yang mewajibkan isi daftar hadir. Apakah mereka tidak paham bahwa dosen bekerja tidak seperti pekerja kantor biasa, yang bisa beristirahat begitu sampai di rumah? Para dosen bekerja terus dan berpikir sepanjang 24 jam tentang persiapan kuliah, penelitian, dan publikasi yang sedang ditulisnya.

Universitas adalah gerakan moral. Dimana Dosen juga wajib mengembangkan kebudayaan dan keilmuan. Kebudayaan tidak sebatas seni, tetapi esensinya adalah sistem berpikir, sistem berpengetahuan agar manusia bisa bertahan menghadapi lingkungan alam, berhubungan komunikasi dengan manusia lain, dan hingga kini berhadapan dengan teknologi kecerdasan buatan yang sangat masif dampaknya bagi kehidupan manusia. Dosen wajib turut beri solusi pada masalah berat di masyarakat. Ketika dosen bersuara mengkritik berbagai pihak yang diindikasi merusak nilai kemanusiaan, dan lingkungan hidup, ia tidak sedang berpolitik, tetapi melakukan kewajibannya sebagai bagian dari gerakan moral.

Lembaga pendidikan belum tepat sasaran ( belum fokus arah sesuai harapan). Umumnya lembaga ini termasuk yang berstatus otonom, tetap menjadi teaching university. Sementara penilaiannya terhadap lembaga pebdidikan tinggi ditetapkan berdasarkan kemampuan menjadikan diri sebagai world class research university, meraih peringkat papan atas dunia. Para rektor sekadar menjalankan kontrak kinerja dengan Departemen terkait, mengerahkan segala cara melalui dekan, selanjutnya menekan dosen untuk mengajar mahasiswa yang semakin banyak, sambil menghasilkan publikasi internasional setara negara-negara yang pendidikan tingginya diurus baik.